Proyek 1,7 M Sumber APBN Tahun 2025 Dari Kementerian Diduga Terbengkalai, Asal Jadi dan Terindikasi Mark Up. Mohon APH Untuk Diawasi

 

Asahan-tvpi.com

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia (DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI) menyoroti proyek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jendral Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan nama kegiatan bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025, pekerjaan revitalisasi satuan pendidikan UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pulau, jumlah dana bantuan  Rp 1, 700. 804. 000, ( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah ), Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2025, pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di Jalan Besar Perkebunan Aek Tarum Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara diduga Terbengkalai, Asal Jadi dan Terindikasi Mark Up karena tidak ada Pengawas, Konsultan dan PPK di lokasi  pengerjaan proyek tersebut.

Dikonfirmasi pada 21 Agustus 2025 dimulai dari Pelaksana P2SP, Kepala Sekolah, Pengawas, Konsultan dan PPK tidak berada di tempat yang ada hanya tukang dan penjaga sekolah mereka mengatakan bahwa ada 5 titik yang akan dibangun 4 titik untuk ruang sekolah dan 1 titik ruang perpustakaan kemudian penjaga sekolah menyampaikan bahwa kepala sekolah telah meninggal yang ada PLT namun beliau enggan memberi tahu siapa PLT tersebut alasannya lupa dengan nama nya.

Terpisah Sabtu, (23/08/2025), Dodi Antoni Ketum DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI menyampaikan kepada Inspektorat, Unit Tipikor Polres Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran untuk segera mengkroscek ke lokasi proyek 1,7 Milyar tersebut agar tidak terjadi dugaan kerugian keuangan negara.

" Yang paling penting diperiksa pelaksana P2SP UPTD SMP Negeri 3 Bandar Pulau yang diduga kuat Mark Up kemudian Pengawas, Konsultan dan PPK Proyek serta PLT karena lebih baik mencegah daripada membasmi mumpung pengerjaan 120 hari", ucap Dodi.

Lebih lanjutnya, Untuk setingkat proyek 1,7 Milyar seharusnya di awasi secara ketat jangan dianggap enteng, Saya menduga banyak unsur keterlibatan -keterlibatan para oknum yang hanya mengambil keuntungan pribadi di mulai dari bahan material, gaji pekerja dan lainnya, kita akan terus mengawasi hingga selesai proyek tersebut dan kepada warga setempat untuk ikut serta membantu mengawasi, memantau dan menyelidiki agar tidak terjadi indikasi -indikasi korupsi segera lapor kepada lembaga, awak media dan aparat penegak hukum ", Cetusnya.

(Red/Tim)